Kementan Percepat Asuransi Usaha Tani Padi, Targetkan Perlindungan 100.000 Hektare pada 2026

Daftar Isi

Senipertanian.com - Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat langkah mitigasi risiko gagal panen untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah ancaman El Niño yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027. Salah satu upaya yang dilakukan ialah mempercepat pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai bentuk perlindungan bagi petani terhadap risiko kerusakan tanaman yang dijamin dalam ketentuan asuransi.

Melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP), Kementan menargetkan perlindungan AUTP seluas 100.000 hektare pada 2026. Saat ini, pelaksanaan program masih berada pada tahap pendaftaran Calon Petani Calon Lokasi (CPCL). Pemerintah terus mempercepat pemenuhan dokumen administrasi dan proses verifikasi agar lahan yang memenuhi persyaratan dapat segera memperoleh perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Andi Nur Alam Syah, mengatakan bahwa perlindungan terhadap petani menjadi bagian penting dalam strategi menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, menghadapi ancaman El Niño tidak cukup hanya melalui pengelolaan air dan keberlanjutan kegiatan tanam, tetapi juga perlu disertai perlindungan finansial untuk membantu petani menghadapi potensi kerugian akibat gagal panen.

“Swasembada pangan harus kita jaga dengan langkah nyata. Di tengah ancaman El Niño, pemerintah memperkuat mitigasi, termasuk melalui AUTP, agar petani memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko gagal panen. Kita ingin petani tetap mampu melanjutkan usaha taninya, sehingga keberlanjutan produksi pangan nasional tetap terjaga,” ujar Andi di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Percepatan Program dan Koordinasi Lintas Daerah

Kementan telah melakukan pergeseran anggaran sejak Juni 2026 untuk mendukung pencapaian target perlindungan AUTP. Percepatan pelaksanaan program juga membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan asuransi, khususnya dalam proses pendaftaran peserta, verifikasi lahan, serta penerbitan perlindungan bagi petani yang memenuhi persyaratan.

Andi menegaskan bahwa percepatan tersebut diperlukan agar program perlindungan dapat menjangkau petani secara lebih luas. Dengan proses administrasi yang berjalan efektif, petani diharapkan dapat memperoleh kepastian perlindungan ketika menghadapi risiko kerusakan tanaman yang tercakup dalam polis asuransi.

Melalui AUTP, pemerintah memberikan bantuan pembayaran sebagian besar premi asuransi sehingga biaya yang ditanggung petani menjadi lebih ringan. Skema ini dirancang untuk memperluas akses petani terhadap perlindungan usaha tani, terutama ketika menghadapi risiko iklim yang dapat memengaruhi produktivitas tanaman padi.

Premi Disubsidi 80 Persen, Petani Cukup Membayar Rp36.000

Berdasarkan skema pembiayaan AUTP, total premi asuransi ditetapkan sebesar Rp180.000 per hektare untuk setiap musim tanam. Pemerintah pusat menanggung 80 persen dari total premi atau sebesar Rp144.000 per hektare, sedangkan petani hanya membayar premi swadaya sebesar Rp36.000 per hektare per musim tanam.

Besaran premi tersebut diharapkan dapat meringankan beban petani dalam memperoleh perlindungan usaha tani. AUTP mencakup risiko tertentu, termasuk kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sesuai dengan persyaratan dan ketentuan pertanggungan yang berlaku. 

Untuk memperluas jangkauan program, Kementan juga mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran melalui APBD guna mendukung pembayaran premi asuransi. Berdasarkan data yang disampaikan dalam keterangan Kementan pada Oktober 2026, bantuan premi melalui APBD provinsi telah dialokasikan di 14 provinsi, sedangkan dukungan melalui APBD kabupaten/kota tersebar di 52 kabupaten/kota.

Andi Nur Alam Syah menjelaskan bahwa perluasan perlindungan petani membutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai pihak. Karena itu, Kementan mendorong sinergi pendanaan melalui APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, serta potensi kemitraan dengan perbankan, penyedia sarana produksi pertanian, dan pembeli hasil panen (offtaker).

Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan agar semakin banyak petani dapat mengakses perlindungan asuransi dengan biaya yang terjangkau. Dengan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan, AUTP diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keberlangsungan usaha tani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Cakupan AUTP dan Pembayaran Klaim kepada Petani

Manfaat program AUTP juga tercermin dari pelaksanaannya selama satu dekade terakhir. Berdasarkan data yang disampaikan Kementan, akumulasi luas lahan sawah yang memperoleh perlindungan AUTP sepanjang 2015–2025 mencapai sekitar 5,918 juta hektare. Cakupan tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam memperluas perlindungan terhadap risiko usaha tani yang dapat memengaruhi produksi padi.

Selain perluasan cakupan, pembayaran klaim menjadi bagian penting dari pelaksanaan program. Untuk kepesertaan AUTP tahun 2025 yang masa pertanggungannya berlanjut hingga 2026, klaim atas kerusakan lahan seluas 2.838,1 hektare dilaporkan telah disetujui dan dibayarkan dengan nilai total Rp17.028.720.000.

Andi mengatakan pembayaran klaim merupakan bentuk nyata manfaat asuransi bagi petani yang mengalami kerusakan tanaman sesuai ketentuan pertanggungan.

“Pembayaran klaim ini menunjukkan bahwa AUTP bukan sekadar program administratif. Ketika petani mengalami kerusakan tanaman yang memenuhi ketentuan pertanggungan, ada mekanisme perlindungan yang dapat membantu mengurangi beban kerugian dan mendukung keberlanjutan usaha taninya,” tegas Andi.

Melalui mekanisme tersebut, petani diharapkan memiliki dukungan finansial untuk menghadapi kerugian yang dijamin oleh asuransi. Namun, pencairan klaim tetap bergantung pada hasil verifikasi kerusakan, pemenuhan persyaratan, serta ketentuan polis yang berlaku.

Mitigasi El Niño Dilakukan Secara Terpadu

Kementan menegaskan bahwa penguatan AUTP merupakan bagian dari strategi mitigasi El Niño yang perlu dilaksanakan secara terpadu. Perlindungan asuransi harus berjalan beriringan dengan langkah teknis di lapangan, seperti pengelolaan sumber daya air, percepatan pompanisasi, serta penyesuaian pola dan jadwal tanam berdasarkan kondisi iklim dan ketersediaan air di setiap wilayah.

Sebelumnya, Kementan juga menyampaikan bahwa alokasi perlindungan AUTP seluas 100.000 hektare pada 2026 merupakan bagian dari upaya mengantisipasi risiko gagal panen akibat kekeringan, banjir, dan serangan OPT. Langkah tersebut melengkapi berbagai intervensi teknis untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. 

Keberhasilan pelaksanaan program akan bergantung pada ketepatan pendataan peserta, percepatan administrasi, dukungan pemerintah daerah, serta koordinasi dengan perusahaan asuransi. Oleh karena itu, petani dan kelompok tani perlu berkoordinasi dengan penyuluh serta dinas pertanian setempat untuk memperoleh informasi mengenai pendaftaran, persyaratan, dan cakupan perlindungan AUTP.

Melalui percepatan program tersebut, Kementan berupaya menjaga agar petani tidak hanya memiliki dukungan teknis untuk mempertahankan produksi, tetapi juga perlindungan finansial ketika menghadapi risiko kerugian. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan usaha tani, menjaga produksi padi, dan mendukung pencapaian swasembada pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim.

Demikianlah artikel ini yang membahas tentang kementan percepat asuransi usaha tani. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda. Temukan juga artikel-artikel menarik lain seputar pertanian hanya di Senipertanian.com 

Kunjungi Artikel Seni Pertanian Makin Tahu Indonesia

Redaksi dan Informasi pemasangan iklan

Hubungi: Admin Seni Pertanian